Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
DPR yang Berhak Menentukan
arsip tempo : 171600444622.
JAKARTA - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo menyatakan kasus pelanggaran HAM berat harus diputuskan lewat proses politik, bukan melalui jalur hukum.
"Sehingga yang berhak menentukan adanya pelanggaran berat atau tidak adalah Dewan Perwakilan Rakyat," kata Harkristuti dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR di Jakarta kemarin. Sebab, dia melanjutkan, kasus pelanggaran HAM itu banyak y
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
