Kepala Polri Sebaiknya Tetap Melalui DPR

JAKARTA -- Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya tetap melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, anggota Polri harus selalu bersentuhan dengan masyarakat karena ruang lingkup tugasnya berada di tengah-tengah masyarakat.

"Jadi yang menjadi Kepala Polri sebaiknya seizin rakyat, yang direpresentasikan DPR," kata anggota staf ahli Kepala Polri, Brigadir Jenderal Syafriadi, kepada Tempo kemarin.

Syaf

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya