Pemerintah Didesak Merevisi Aturan Protokoler

JAKARTA -- Para pemerhati korupsi mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota DPRD Nomor 37 Tahun 2006. Mereka akan mengajukan somasi dan uji materi apabila pemerintah tak menggubris desakan ini dalam tiga hari. "Pemerintah telah melegalkan korupsi," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Aswinawati di Jakarta kemarin.

Adapun Emerson Endu dari Indonesia Corruption Watch mengataka

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya