Penanganan Kasus HAM Lewat Pengadilan

BONTANG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pencabutan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi secara otomatis mengubah cara penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. "(Penyelesaiannya) secara pengadilan," kata Wakil Presiden dalam keterangan persnya di Bandar Udara LNG Badak seusai kunjungan kerja di Bontang, Kalimantan Timur, kemarin.

Menurut Wakil Presiden, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ada

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya