Pelapor Khusus PBB Harus Atas Undangan Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah yakin rencana investigasi internasional kasus Munir tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Apalagi sampai ke arah embargo," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Desra Percaya, kemarin.

Menurut Desra, pihaknya telah mendengar rencana kedatangan pelapor khusus (extrajudicial execution) PBB, Philips Alston, ke Indonesia. Namun, kata Desra, biasanya kedatangan para pelapo

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya