DPR Kritik Pemerintah

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik pemerintah perihal permintaan perpanjangan masa pelaksanaan peradilan umum militer hingga lima tahun. Upaya itu dinilai langkah mundur. "Ini bisa menggagalkan penyelesaian rancangan undang-undang," kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer Andreas Parera saat ditemui di gedung MPR/DPR Jakarta kemarin. Menurut dia, jika mengikuti permintaan itu, pembahasan rancangan undang-undang

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya