Undang-Undang Aceh Disahkan

JAKARTA -- Sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat kemarin secara bulat menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang terdiri atas 40 bab dan 273 pasal, disahkan. "Ini momentum agar masyarakat Aceh bisa memulai pembangunan dan melupakan masa lalu," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan seusai rapat paripurna.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan isi nota kesepahaman Helsinki, yang diteken pemerintah Indonesia dan Geraka

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya