"Peraturan Kasus Korupsi di Daerah Tak Perlu Dikaji"
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Luky Djani mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu memperdebatkan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam pemberantasan korupsi di daerah.
arsip tempo : 171613570390.
JAKARTA -- Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Luky Djani mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu memperdebatkan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam pemberantasan korupsi di daerah. "Tidak semua kasus korupsi di daerah berkaitan dengan peraturan itu," ujarnya kemarin. Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi di daerah, pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Und...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
