Aturan Hak Pilih TNI

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat akan menyiapkan aturan peralihan untuk penggunaan hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia pada Pemilihan Umum 2009. "Penggunaan hak pilih itu adalah hak asasi warga negara, termasuk prajurit, dan tidak bisa ditunda lagi sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, Effendi Choirie, dalam diskusi di gedung MPR/DPR kemarin. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meneka...