Departemen Dalam Negeri Bantah Korupsi Dana Blangko KTP

JAKARTA -- Departemen Dalam Negeri membantah jika penetapan harga baru blangko kependudukan 2005 disebut berpotensi merugikan negara. Menurut Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Abdul Rasyid Saleh, harga itu hanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengadaan blangko. "Silakan kalau pemerintah daerah ingin menggunakan harga lama," katanya di kantornya kemarin.Sebelumnya, mantan Kepala Subdirektorat Administrasi Kependudukan Departemen Dala...