Jalan Mulus Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran

Baleg dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian tak dibatasi. Presiden dapat memperbanyak kementerian sesuai kebutuhan.

10 September 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas (kanan) menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara dan RUU Dewan Pertimbangan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 9 September 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

SILANG pendapat terjadi di antara panitia kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tentang pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Senin, 9 September 2024. Mereka menyoal perubahan redaksional Pasal 15 dalam draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang diusulkan oleh pihak Presiden Joko Widodo.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

badan-legislasi-dpr

ruu-kementerian-negara

prabowo-subianto

baleg-dpr

kabinet-prabowo-gibran

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

Edisi 4 Mei 2025