maaf email atau password anda salah


Revisi UU Sarat Politisasi Mahkamah Konstitusi

DPR dan pemerintah didesak untuk menghentikan pembahasan revisi UU MK. Dinilai sarat kepentingan menuju pemilihan presiden 2024.

arsip tempo : 171827163194.

Suasana Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 November 2023. ANTARA/Arif Prada. tempo : 171827163194.

JAKARTA – Kalangan akademikus dan pegiat demokrasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Selain dinilai tak mendesak dilakukan, revisi UU MK rentan disusupi kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum 2024.

Guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, r

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 13 Juni 2024

  • 12 Juni 2024

  • 11 Juni 2024

  • 10 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan