Menyibak Manuver Anwar Usman - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Menyibak Manuver Anwar Usman

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dituduh bermanuver untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshidiqqie (kanan), didampingi anggota MKMK Wahiduddin Adams, bersiap memimpin sidang atas Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam dugaan pelanggaran kode etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 31 Oktober 2023. Tempo/Hilman Fathurrahman W. tempo : 171468858330.

JAKARTA — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mendalami manuver yang diduga dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam menguji aturan tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu MKMK telah memeriksa tiga hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menolak menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap mereka. “Itu masuk wilayah yang masih dirahasia

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Hendrik Yaputra

Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Capres MKMK Cawapres

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

Di Balik Rumah Mewah Kertanegara 46
Berita Utama

Sahabat Lama di Pucuk Militer
Nasional

Persoalan Jimly Diserahkan ke Badan Kehormatan
Ekonomi dan Bisnis

Redup Iklim Startup Baru

Konten Eksklusif Lainnya

2 Mei 2024
1 Mei 2024
30 April 2024
29 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.