Periode Kedua yang Semakin Suram
Kelompok masyarakat sipil menilai pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo makin antikritik. Hukum kerap menjadi alat untuk membungkam kebebasan sipil.
JAKARTA – Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai tiga tahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai masa suram bagi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang dijamin konstitusi, dianggap makin tergerus.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, mengatakan kondisi tersebut tak membaik. "Selama setahun terakhir, k
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini