Kontroversi Politisasi di Badan Riset - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Kontroversi Politisasi di Badan Riset

Penempatan Dewan Pengarah BPIP sebagai pengarah BRIN janggal. Belum pernah lembaga riset memiliki dewan pengarah, apalagi merangkap jabatan di partai politik.

Presiden Joko Widodo (kiri) memberi ucapan selamat kepada Megawati Soekarnoputri setelah dilantik menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, 13 Oktober 2021. ANTARA/Setpres Lukas. tempo : 173074504329.

JAKARTA – Pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN disebut-sebut mempertegas kembali kontroversi campur tangan politik dalam urusan riset. Kursi Megawati di kantor BRIN dengan alasan aktivitas keilmuan yang berbasis Pancasila dianggap tak senilai dengan prinsip kebebasan akademis.

Ketua Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herlambang Wiratraman, m

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Badan Riset dan Inovasi Nasional | BRIN BRIN Megawati Soekarnoputri

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Cover Story

Proyek Cemar Hasil Utang
Metro

Dinas Kesehatan Berwenang Merekomendasi Pembukaan Sekolah
Ekonomi dan Bisnis

Terseret Kenaikan Harga Kapas
Nasional

Tak Acuh Penelitian, Moeldoko Tutup Mediasi

Konten Eksklusif Lainnya

4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024
1 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.