JAKARTA — Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menemukan sejumlah kejanggalan ihwal keuangan kampus yang tidak transparan. Mereka mendapati sejumlah masalah, termasuk penarikan uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), padahal laporan keuangan kampus sedang surplus.
Bermula dari kejanggalan itulah Frans Josua Napitu, mahasiswa tingkat akhir di kampus itu, melaporkan Rektor Unnes Fathur Rokhman ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi anggaran. "Persoalan uang pangkal itu hanya bagian kecil dari dokumen yang saya laporkan ke KPK," kata Frans kepada Tempo, kemarin.
Frans merupakan Menteri Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes. Ia menjadi sorotan publik selepas melaporkan Fathur Rokhman ke KPK pada pekan lalu. Tak berselang lama, pihak rektorat mengeluarkan sanksi skorsing kepada Frans karena pelaporan tersebut. Frans dikembalikan ke orang tuanya.
Frans menyatakan telah mengirim semua bukti yang diperlukan KPK untuk mengusut kasus korupsi di kampusnya. Beberapa di antaranya laporan keuangan beberapa tahun sebelum masa pandemi Covid-19 dan laporan pada 2020. Dia menemukan ada kompleksitas masalah. “Intinya, kami mempertanyakan urgensi mengapa kampus tetap memungut uang pangkal. Penggunaannya juga tidak jelas, padahal keuangan kampus masih surplus," ucap Frans.
Tempo mendapat kajian akademis Aliansi Mahasiswa Unnes yang diterbitkan pada Mei lalu. Dokumen itu berisi catatan kritis keuangan dan tuntutan mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah daring pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, mahasiswa menyoroti pemberlakuan subsidi kuota Internet, uang kuliah tunggal (UKT) calon mahasiswa baru, dan tuntutan pengembalian biaya kuliah mahasiswa.
Pendapatan Unnes dilaporkan bersumber dari pemerintah, masyarakat, hibah, dan pendapatan lain. Peningkatan pendapatan juga didapat karena kampus menarik biaya UKT dan SPI atau uang pangkal. Pada 2017, keuangan Unnes dilaporkan surplus Rp 54,65 miliar. Setahun berikutnya, nilai surplus meningkat menjadi Rp 61,55 miliar. Pada situasi pandemi Covid-19, pihak kampus mendadak menutup akses laporan keuangan.
Laporan itu menyoroti beban UKT yang lunas dibayar tapi mahasiswa tidak menikmati hasil dari pembiayaan pada biaya langsung (BL). Biaya langsung merupakan komponen yang digunakan dalam perkuliahan tatap muka, seperti pemakaian penyejuk ruangan, listrik, barang habis pakai pembelajaran, dan laboratorium. Padahal mahasiswa hanya mendapat pembelajaran secara daring oleh dosen yang digaji dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Frans menambahkan, mereka juga mengkritik pemungutan uang pangkal atau SPI yang dilakukan tanpa transparansi. Mahasiswa sama sekali tidak mengetahui urgensi kampus membebankan biaya tersebut di tengah situasi pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan observasi yang dia lakukan bersama mahasiswa lain, Frans menemukan sejumlah komponen anggaran tak wajar di kampus itu.
Frans mencurigai potensi korupsi yang mereka temukan lebih dari Rp 1 miliar. Menurut dia, dugaan praktik korupsi itu terjadi sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. "Hitungan pastinya, nanti KPK yang lebih detail menguraikan berapa kerugian negara," tutur Frans. "Bahkan, kalau di tengah pandemi, bencana, ancamannya hukuman mati,” kata dia.
Fathur Rokhman menolak mengomentari tuduhan dan laporan dugaan korupsi yang menyeret namanya. Dia mengaku tengah berfokus menjaga kesehatan dan menjalankan proses akademik secara virtual. "Pola pikir negatif dan hoaks kita abaikan," ujar Fathur.
Dia mengklaim tata kelola keuangan Unnes selama ini dijalankan dengan prinsip zona integritas dan transparansi. Atas laporan dugaan kasus yang dia lakukan, Fathur mengatakan dirinya mempersilakan penegak hukum menangani. "Kami percaya KPK adalah lembaga yang kredibel," kata Fathur.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menyatakan KPK harus segera menindaklanjuti laporan Frans itu. Selain itu, ia meminta KPK mendesak pembebasan Frans dari sanksi skorsing yang dikenakan oleh pihak kampus. "Frans adalah pelapor yang dilindungi undang-undang," ucap dia.
AVIT HIDAYAT | JAMAL A. NASHR
Bermula dari Penarikan Uang Pangkal
