Pegiat: Revisi Omnibus Law Menabrak Aturan - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Pegiat: Revisi Omnibus Law Menabrak Aturan

Pemerintah berencana merevisi materi UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah tanpa menerbitkan perpu.

Masa aksi yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, 20 Oktober 2020. Tempo/Tony Hartawan. tempo : 173077717043.

JAKARTA – Pegiat dan ahli hukum tata negara khawatir setelah mendengar rencana pemerintah untuk merevisi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja tanpa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Pemerintah berpotensi melanggar konstitusi lantaran merombak ketentuan tanpa melalui tata cara pembentukan perundang-undangan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari me

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Berita Utama

Wanti-wanti Tak Buru-buru Vaksinasi
Nasional

Mengerem Penularan di Pondok Pesantren
Berita Utama

Menyiapkan Imunisasi hingga ke Pelosok
Ekonomi dan Bisnis

Menyusun Ulang Strategi Bisnis Hotel Virtual

Konten Eksklusif Lainnya

5 November 2024
4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.