JAKARTA – Pemerintah daerah di sejumlah wilayah mengaku belum mempersiapkan secara matang rencana vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada akhir tahun ini. Mereka memilih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terlebih dulu sebelum menyusun perencanaan.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Chandra Kusuma, mengatakan hingga saat ini pemerintah Bima belum menyusun rencana alokasi anggaran untuk pembelian vaksin Covid-19. "Karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat perihal rencana vaksinasi tersebut," kata Chandra, kemarin.
Adapun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Alwi Mujahit Hasibuan, mengatakan Pemerintah Provinsi belum memiliki persiapan khusus mengenai rencana vaksinasi tersebut, akhir tahun ini. Ia mengatakan pemerintah daerah belum mendengar dan mendapat arahan dari pemerintah pusat mengenai rencana vaksinasi tersebut. "Rencana itu masih wacana-wacana. Kami tunggu saja," kata Alwi.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Pemerintah mengatakan produksi vaksin nantinya dapat memenuhi target untuk 160 juta orang dengan kebutuhan 320-370 juta dosis vaksin.
Pemerintah juga akan mengupayakan percepatan penyediaan vaksin, dengan tahapan 36 juta dosis vaksin pada kuartal IV tahun ini. Lalu pengadaan vaksin tahun depan dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama pada kuartal I sebanyak 75 juta dosis vaksin, kuartal II sebanyak 105 juta dosis, kuartal III sebanyak 80 juta dosis, dan kuartal IV sebanyak 80 juta dosis.
Sesuai dengan rencana, pemberian vaksin akan diutamakan bagi tenaga kesehatan, medis, dan paramedis. Pertimbangannya, mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 juga akan diberikan kepada anggota TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan penegak hukum di lapangan, pasien dengan komorbiditas (penyakit penyerta), peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran, serta masyarakat umum.
Berbeda dengan dua daerah di atas, Jawa Barat relatif lebih siap melakukan vaksinasi pada akhir tahun ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan proses vaksinasi di wilayahnya bakal dibagi menjadi dua gelombang. Tahap pertama, pemerintah akan melakukan vaksinasi terhadap tenaga medis. Lalu tahap kedua, vaksinasi diberikan kepada seluruh masyarakat. "Vaksin kelompok pertama akan diperoleh dari impor," katanya.
Mantan Wali Kota Bandung ini menyatakan dirinya sempat menanyakan kepada pemerintah pusat mengenai rencana pengadaan vaksin tersebut. Menurut informasi yang diperolehnya, vaksin impor akan tiba pada akhir tahun ini dan siap didistribusikan ke daerah. Hanya, kata dia, jumlah vaksin impor itu relatif sedikit, sehingga diperuntukkan kepada tenaga kesehatan terlebih dulu.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan skenario vaksinasi nasional jika vaksinnya sudah tersedia. "Ada beberapa kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia," kata dia.
Wiku menjelaskan, pengadaan vaksin ini bakal didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah di masing-masing daerah. Karena itu, Wiku meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempersiapkan rencana vaksinasi ini. Pemerintah juga meminta bantuan kejaksaan, Kepolisian RI, dan TNI dalam proses distribusi dan vaksinasi nantinya.
AKHYAR (BIMA) | MEILANDA (MEDAN) | AHMAD FIKRI (BANDUNG)
Jawa Barat Andalkan Vaksin Dalam Negeri
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya bakal menggunakan produksi vaksin dalam negeri untuk menangani pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Vaksin dalam negeri yang dimaksudkan adalah kandidat vaksin buatan Sinovac Biotech Ltd, perusahaan asal Cina. Saat ini, kandidat vaksin itu dalam tahap uji klinis oleh tim riset Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan PT Bio Farma.
"Ada vaksin yang sedang berproses yang diproduksi Bio Farma yang akan dijadikan mayoritas vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masih menunggu bulan Desember," kata Ridwan.
Ia menjelaskan, kandidat vaksin buatan Sinovac itu masih dalam uji klinis fase ketiga. Ridwan menjadi relawan vaksin bersama sekitar 1.600 relawan lainnya.
Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, setelah dirinya diberi vaksin, nantinya vaksin akan bereaksi setelah dua pekan ke depan. Vaksin itu diharapkan dapat meningkatkan antibodi atau seseorang akan memiliki imunitas terhadap Covid-19. Ia akan melanjutkan rangkaian pemeriksaan tahap uji klinis vaksin pada Desember mendatang.
Setelah vaksin dinyatakan aman, Ridwan mengatakan pemerintah Jawa Barat akan mengandalkan vaksin itu dalam menangani pandemi di wilayahnya. Pemerintah Jawa Barat telah membuat simulasi distribusi logistik vaksin ke seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat. Dalam simulasi tersebut, ia memprediksi distribusi akan terhambat lantaran sebagian besar kawasan Indonesia merupakan wilayah kepulauan. "Setelah distribusi logistik, kami doakan proses penyuntikan bisa berlangsung tidak terlalu lama," katanya.
Ia menjelaskan, vaksinasi dengan vaksin buatan dalam negeri ini baru dapat dilakukan pada tahun depan. Syaratnya adalah uji klinis dan produksi vaksin berjalan dengan lancar.
Jika penelitian kandidat vaksin tersebut gagal, Ridwan mengatakan pemerintah daerah sudah menyiapkan alternatif lain. Pemerintah Jawa Barat akan berusaha mendapat vaksin dari produsen lain yang dapat cepat diproduksi dan tepercaya.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan saat ini pemerintah belum menetapkan harga vaksin produksi dalam negeri tersebut. Nantinya pemerintah akan mengacu pada aturan harga eceran tertinggi dan tidak bisa dijual bebas. "Harga vaksin masih dalam tahapan pembahasan dan belum ditetapkan," kata Wiku.
Wiku mengatakan pemerintah mengapresiasi kinerja perguruan tinggi yang mengupayakan memproduksi vaksin dalam negeri tersebut. Pemerintah bakal mendukung penuh rencana pengembangan vaksin itu melalui kerja sama dengan industri farmasi.
AVIT HIDAYAT | AHMAD FIKRI (BANDUNG)
