JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan akan menerjunkan tim tersendiri untuk menyelidiki konflik yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan lembaganya telah mengumpulkan data awal sebagai bekal untuk melakukan verifikasi di lapangan. “Data itu, ketika nanti ketemu korban dan lembaga terkait, tinggal diverifikasi dan klarifikasi,” ujar Beka kepada Tempo, kemarin.
Beka mencontohkan, data yang sudah diperoleh meliputi informasi ihwal konflik versi kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Komisi juga memperoleh data rentetan peristiwa di Hitadipa, yang diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Intan Jaya, maupun pengaduan dari salah satu anggota DPR Papua.
Konflik di Intan Jaya menjadi sorotan setelah Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan tewasnya pendeta Yeremia Zanambani akibat luka tembak di Hitadipa pada 19 September lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), pelaku diduga berasal dari pihak TNI. Namun tudingan itu kemudian dibantah Kepolisian Daerah Papua, yang mengklaim bahwa pelaku adalah anggota kelompok kriminal bersenjata.
Beka menjelaskan, Komnas HAM berencana menemui keluarga pendeta Yeremia. Saat ini, Komnas bersama wakil dari keluarga Yeremia masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu. “Kami harus memastikan, ketika kami turun itu, (kondisinya) aman, juga sumber-sumber informasi itu aman,” kata dia.
Berdasarkan keterangan GKII kepada Tempo, istri Yeremia adalah saksi kunci kasus penembakan. Dia mengatakan sempat mendengar suara letusan dan mendapati suaminya tergeletak di dekat kandang ternak babi miliknya, yang berjarak 250-300 meter dari rumah.
Selain Komnas HAM, pemerintah menyelidiki insiden ini dengan membentuk tim investigasi. Tim beranggotakan sejumlah perwakilan dari lembaga pemerintah, TNI, Kepolisian RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Kepolisian Nasional. Tim yang dibentuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2 Oktober lalu ini juga melibatkan perwakilan akademikus, tokoh masyarakat Papua, dan tokoh agama. Pencarian fakta dipimpin oleh Ketua Harian Komisi Kepolisian, Benny Mamoto.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yakin akan obyektivitas kinerja tim, meski beranggotakan perwakilan masyarakat yang beragam. Dia juga menuturkan investigasi akan dilakukan secara komprehensif. Bukan cuma persoalan hukum, kata Mahfud, investigasi juga akan mengusut persoalan agama, politik, maupun geografis.
Mahfud membenarkan bahwa perwakilan Komnas HAM absen dalam tim bentukan pemerintah. Dia mempersilakan Komisi melakukan penyelidikan secara terpisah. “Kalau itu tujuannya sama-sama baik, mesti hasilnya ketemu-lah,” kata dia.
Anggota Komnas HAM, Chairul Anam, mengemukakan penyelidikan oleh lembaganya tak hanya berfokus pada kasus kematian pendeta Yeremia, tapi juga korban lainnya. Sejak 15-20 September lalu, selain sang pendeta, adatiga orang meninggal di Distrik Hitadipa, yakni dua personel TNI dan satu warga sipil. Anam menuturkan lembaganya akan mengusut akar persoalan konflik. “Kenapa situasi seperti itu, kekerasan berbasis senjata, siapa pun pelakunya, sering terjadi di Intan Jaya. Itu juga penting bagi kami,” tutur Anam. Saat ini, kata Anam, tim Komnas HAM baru bisa mengumpulkan informasi dari Timika, Papua. Tim belum bisa menembus Intan Jaya lantaran ada kendala teknis.
Anggota Komisi I DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas, mengemukakan seluruh penyelidikan yang dilakukan negara harus dilakukan secara transparan. Selama ini, menurut dia, sejumlah hasil investigasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan konflik di Bumi Cendrawasih tak bisa diakses publik secara menyeluruh.
Yan menegaskan, kejelasan informasi dalam penyelidikan ini penting karena adanya dua versi cerita terkait dengan konflik itu: masyarakat dan polisi. “Kepada Polda, kami meminta kejelasan, apa yang menyebabkan klaim itu keluar?” ujar Yan dalam diskusi daring, pekan lalu. Dia juga meminta Panglima TNI membeberkan detail operasi yang dilakukan aparat di Papua. Menurut Yan, seluruh operasi yang dilakukan militer harus disetujui DPR dan Presiden.
EGI ADYATAMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROBBY IRFANY
Ditinggal Pemerintah, Komnas HAM Usut Konflik Intan Jaya
