KPU Jawa Timur menyatakan bakal mengumumkan penetapan pasangan calon lewat situs web KPU kabupaten/kota. Anggota Bidang Teknis dan Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan, mengatakan hal itu dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19.
"Penetapan pasangan calon dilakukan di lingkup internal KPU kabupaten/kota, sehingga tidak perlu mengundang pasangan calon. Mereka cukup rapat berlima menetapkan pasangan calon, kemudian diumumkan di laman KPU," kata Insan kepada Tempo, kemarin.
Adapun untuk pengundian nomor urut, KPU tetap mengundang pasangan calon dan tim. Namun jumlah undangan yang diperbolehkan hadir dibatasi hanya untuk pasangan calon, dua perwakilan partai pengusung, perwakilan tim kampanye, kepala daerah, serta tim Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Kami meminta betul kepada pasangan calon agar tidak membawa massa dengan alasan apa pun," ujar Insan.
Untuk memastikan massa pendukung tidak hadir, Insan meminta KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan kepolisian. Selain itu, Insan meminta semua KPU kabupaten/kota melakukan siaran langsung saat proses pengundian nomor urut.
"Massa pendukung tidak perlu khawatir tidak bisa menyaksikan proses pengundian. Mereka bisa menyaksikan acara itu secara online," ujarnya.
Di Makassar, KPU daerah juga akan membatasi orang yang bisa masuk ke ruangan ketika tahap pengumuman dan pengundian. Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, mengatakan orang yang bisa masuk ke ruangan hanya pasangan calon, pemimpin partai, dan tim penghubung.
"Kami batasi yang bisa masuk 10 orang saja," kata Gunawan kepada Tempo, kemarin.
Gunawan mengatakan KPU Makassar mengimbau agar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tidak mengajak pendukungnya saat pengundian nomor urut. Selama acara berlangsung, para pasangan calon dan tim bakal dilarang berjabat tangan dan melakukan kontak fisik. "Diharapkan setiap peserta mengenakan masker," ujar dia.
Berpendapat senada, KPU Kota Semarang juga mengimbau agar para pasangan calon tidak membawa pendukung ketika pembagian tata letak surat suara. Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom mengatakan telah mensosialisasi imbauan tersebut kepada partai politik pengusung dan kandidat. "Kami hanya sebatas menghimbau, tidak melarang, karena dasar peraturannya belum ada," kata dia.
Menurut Henry, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 dan 10 Tahun 2020, jumlah peserta yang diizinkan hadir pada acara di dalam ruangan maksimal 50 orang. "Mengenai sanksi bagi yang melanggar, itu ranahnya Bawaslu," dia mengungkapkan.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan ada potensi kerumunan orang pada saat penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut selama dua hari ini. Meski penetapan pasangan calon akan dilakukan secara tertutup oleh KPU melalui penyerahan surat keputusan, kerumunan tetap dapat terjadi karena adanya euforia dari pendukung.
Di sisi lain, kata Abhan, akan ada pihak yang merasa tidak puas karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. "Dua kelompok ini sama-sama berpotensi membuat kerumunan massa. Harapan kami sebagai penyelenggara, tidak ada kerumunan massa di dua event tadi," kata dia.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar kandidat kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dicoret. Ia khawatir pilkada serentak dapat menjadi kluster penularan Covid-19. "Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan."
NUR HADI (SURABAYA) | DIDIT HARIYADI (MAKASSAR) | JAMAL A. NASHR (SEMARANG) | FRISKI RIANA | MAYA AYU PUSPITASARI
14
