JAKARTA – Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, Ferdi Kurnianto, mengatakan masyarakat adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, merasa terintimidasi oleh rencana latihan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kinipan. Ia menambahkan, rencana latihan TNI ini begitu dekat dengan penangkapan Effendi Buhing beberapa hari lalu, sehingga masyarakat merasa mendapat ancaman.
Ferdi menuturkan, pihaknya dan masyarakat Laman Kinipan mendapat informasi dari Kepala Desa Kinipan perihal adanya rencana latihan yang dilakukan TNI pada dua pekan mendatang. Ia melihat ada kesamaan pola dengan latihan TNI yang dilakukan pada 2018 di Kinipan, yaitu datang ketika ada suatu kejadian akibat konflik antara masyarakat adat Laman Kinipan dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).
Menurut Ferdi, pada 2018, pasukan TNI datang latihan beberapa saat setelah warga Laman Kinipan berunjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Lamandau. Kini, TNI kembali akan menggelar latihan setelah terjadinya penangkapan Ketua Komunitas Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing. “Menurut mereka (warga Kinipan), kondisinya tak kondusif. Mereka masih trauma,” kata dia saat dihubungi, kemarin.
Ferdi menyampaikan, dalam latihan TNI sebelumnya, semua berjalan lancar tanpa ada gesekan sedikit pun antara warga dan aparat. Namun untuk kali ini, kata dia, masyarakat akan segera menggelar musyawarah untuk menolak rencana latihan TNI ini. “Mereka (warga Kinipan) merasa aneh. Kenapa latihannya di wilayah mereka yang tengah ada konflik?” ujar Ferdi.
Perihal konflik dengan PT SML, Ferdi menyatakan warga sudah enggan melakukan berbagai mediasi dan negosiasi karena tidak pernah akan ada kesepakatan yang tercapai lantaran warga menginginkan perusahaan angkat kaki dari wilayah mereka, sementara perusahaan berniat ingin terus melakukan aktivitas di wilayah hutan. Mereka juga berencana melaporkan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ke Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian RI atas dugaan melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Pada Rabu lalu, kepolisian melepas Effendi Buhing. Ia dikembalikan kepada keluarganya dan menurut Ferdi kondisinya baik-baik saja. Ia menjelaskan, Effendi Buhing bercerita kepadanya bahwa dia tidak mengalami intimidasi. Hanya, kata dia, saat akan menjalani pemeriksaan, Effendi Buhing menolak karena tidak didampingi kuasa hukum. Penangkapan Effendi Buhing diperbincangkan di media sosial karena berlatar belakang konflik lahan.
Kendati begitu, Ferdi menilai ada kesimpangsiuran atas status Effendi Buhing. Menurut kesaksian Effendi Buhing, status dia adalah saksi. Namun, dari surat perintah pelepasan yang dikeluarkan Polda Kalimantan Tengah, tertulis bahwa statusnya adalah tersangka.
Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Komisaris Besar Hendra Rochmawan mengatakan status Effendi Buhing adalah saksi. Ia menjelaskan, Effendi Buhing tidak ditahan karena berjanji untuk kooperatif dan bersedia hadir untuk diperiksa oleh penyidik. “Demikian halnya untuk empat orang tersangka sudah ditangguhkan,” kata dia, kemarin.
Perihal rencana latihan TNI, Tempo berupaya menghubungi Kepala Penerangan Kodam XII Tanjungpura, Kolonel Infanteri Aulia Fahmi Dalimunteh. Wilayah Kodam Tanjungpura mencakup Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Aulia Fahmi sempat menjawab telepon dari Tempo, tapi mengatakan dirinya sedang rapat dan baru bisa memberikan jawaban hari ini. “Saya sedang rapat. Nanti kami konfirmasi lagi. Besok (hari ini)-lah,” kata dia, kemarin. Adapun Kepala Penerangan Korem 102/PJG Kalimantan Tengah, Mayor Infanteri Mukholil, tak menjawab sambungan telepon dan WhatsApp yang dikirim Tempo.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan ada kemungkinan intervensi pengusaha dalam kasus yang menjerat Effendi Buhing. Yang dimaksudkan Asfinawati adalah kaitan antara PT SML, perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah adat Laman Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Lamandau, Kalimantan Tengah, dan penguasa politik setempat. “Perlu dilihat kemungkinan adanya intervensi pengusaha dalam kasus ini. Setidaknya kekuatan sosial-politik pengusaha,” kata Asfinawati.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DIKO OKTARA
5
