maaf email atau password anda salah


Ahli Tata Negara Kecam Usulan Menghidupkan Kembali GBHN

Sistem perencanaan pembangunan saat ini lebih baik daripada GBHN.

arsip tempo : 171709806521.

Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta, September 2018. . tempo : 171709806521.

JAKARTA - Rencana sejumlah partai politik memperkuat kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang telah dihapus sejak era reformasi, dikritik oleh ahli hukum tata negara. Rencana itu dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi.

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menuturkan pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan merusak siste

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 30 Mei 2024

  • 29 Mei 2024

  • 28 Mei 2024

  • 27 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan