Komitmen Pemerintah Hapus Kekerasan Seksual Dipertanyakan

JAKARTA -  Jaringan masyarakat sipil anti-kekerasan terhadap perempuan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan. Rumusan daftar inventaris masalah yang disusun pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap belum sesuai dengan tujuan pembentukan aturan untuk menghapus kekerasan seksual.

Pendiri Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan, Valentina Sagala, mengatakan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya