Sejumlah Fraksi Tolak KPK Usut Korupsi Swasta
Mereka ingin hanya polisi dan jaksa yang berwenang mengusutnya.
JAKARTA – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat mengenai perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam pasal korupsi di sektor swasta pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahan pasal mengenai korupsi di sektor swasta dalam KUHP bakal memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengusut korupsi di sektor swasta tanpa melibatkan pejabat negara.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi NasDem, Ta
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
