Pemerintah Sanggah KUHAP Rugikan Emir Moeis
Kamis, 2 November 2017
Pemerintah, diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ninik Hariwanti, menilai Emir Moeis tak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon uji materi pasal kehadiran saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon terhadap diberlakukannya pasal tersebut," kata Ninik di gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin.
JAKARTA - Pemerintah, diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ninik Hariwanti, menilai Emir Moeis tak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon uji materi pasal kehadiran saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon terhadap diberlakukannya pasal tersebut," kata Ninik di gedung Mahkamah
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
