Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan berencana menggugat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan gugatan bakal dilayangkan jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap perpu tentang ormas ini. "Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koalisi bakal ke MK," kata Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan berencana menggugat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan gugatan bakal dilayangkan jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap perpu tentang ormas ini. "Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koali
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.