DPR Ngotot Ubah Undang-Undang KPK

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat terus melanjutkan niatnya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan dalih sebagai inisiator, saat ini Parlemen Senayan tengah gencar mensosialisasi draf revisi ke kampus-kampus. "Tinggal menunggu (kesepakatan) pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kemarin. "Kalau tidak mau terjadi bencana, UU (KPK) harus diperbaiki."

Fahri mengatakan, lembaga antikorupsi sebena

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya