Dana Hibah Pengawasan Pilkada Bermasalah

JAKARTA - Dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terutama untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali bermasalah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, mengatakan hingga saat ini 33 daerah dari total 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun depan belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Bawaslu. "Kami akan panggil pekan depan untuk penandatanganan NPHD ini," kata Sumarsono dalam rap

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya