maaf email atau password anda salah


Draft Revisi UU Pilkada

Pemerintah Perbanyak Sanksi Pidana

Selama ini penanganan politik uang tak maksimal karena tak ada pasal pidananya.

arsip tempo : 172130066618.

uu. tempo : 172130066618.

Jakarta-Hari ini rencananya Kementerian Dalam Negeri akan mengirim draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah kepada Presiden Joko Widodo. Dalam draf setebal 24 halaman ini setidaknya ada tujuh sanksi tambahan, termasuk soal politik uang. "Soal politik uang dipertegas. Sudah disebutkan dua pasal tersendiri, Pasal 187A dan 187B," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, di Gedung Ke

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 18 Juli 2024

  • 17 Juli 2024

  • 16 Juli 2024

  • 15 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan