DPR Terbelah Soal Uji Publik KPI

JAKARTA - Ketua Komisi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR, Mahfudz Siddiq, berkukuh menolak rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar uji publik dalam evaluasi perpanjangan izin penyiaran. Menurut Mahfudz, KPI tak punya wewenang melakukan uji publik. "Di undang-undangnya, tak ada aturan uji publik," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu di DPR, kemarin.

Wacana uji publik dilontarkan KPI pada awal pekan lalu me

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya