Usulan Revisi Berasal dari Senayan

JAKARTA - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengungkapkan bahwa komisinya di Senayan yang menjadi pihak di balik rencana memperlonggar remisi koruptor. Menurut Asrul, usulan itu nantinya akan dituangkan lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Hak Warga Binaan.

"Mayoritas fraksi merekomendasikan revisi aturan tersebut," kata Arsul saat berbicara dalam diskusi te

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya