Pemerintah Sarankan PPP Islah

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak mengesahkandokumen kepengurusan yang dilayangkan kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali maupun kubu Sekretaris Jenderal M. Romahurmuziy. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo menyatakan pemerintah akan memproses pengesahan bila kedua pihakberhenti berseteru."Mereka wajib berdamai dulu, kemudian membentuk kepengurusan tunggal," kata Harkristut

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya