KPK Tak Perlu Izin Mahkamah Kehormatan

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengatakan lembaganya tak perlu mendapatkan izin Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memeriksa anggota Dewan terkait dengan kasus dugaan korupsi. Menurut Bambang, Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) hanya bisa diterapkan untuk ranah parlemen.

"Pengaturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Ko

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya