RI Tolak Komisi Ahli PBB Kasus Timor Timur

Pemerintah Indonesia menganggap tidak perlu pembentukan komisi ahli kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

. tempo : 171415026158.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menganggap tidak perlu pembentukan komisi ahli kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasannya, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia dan Timor Leste telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan."Menurut pandangan kami, pembentukan komisi ahli itu berlebih-lebihan," kata Marty seperti dikutip sejumlah kantor berita asing kemarin.Ia menjel...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya