Hakim Konstitusi Melenggang tanpa Pengawasan

JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang MK, yang mengatur mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi, kemarin. Menurut Ketua MK Hamdan Zoelva, majelis menilai undang-undang itu berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hamdan saat membacakan amar putusan di Jakarta.

Awal Desember 2013, Forum Pengacara

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya