Koalisi untuk Kebebasan Informasi Kritik Keputusan DPR Soal Prolegnas
Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyesalkan keputusan rapat paripurna DPR pada 1 Februari lalu tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009 karena menempatkan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada urutan ke-7, di bawah Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, dalam prioritas tahun 2005.
arsip tempo : 171477858036.
JAKARTA - Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyesalkan keputusan rapat paripurna DPR pada 1 Februari lalu tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009 karena menempatkan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada urutan ke-7, di bawah Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, dalam prioritas tahun 2005. Koalisi menilai, urutan prioritas itu janggal dan tak sejalan dengan Tata Tertib DPR. Rancangan Undang-Undang ...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
