Pimpinan DPD: Stop Revisi Undang-Undang KPK

JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat mengurungkan niat merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menilai upaya melemahkan KPK dengan revisi undang-undang bertentangan dengan gelombang dukungan publik yang menginginkan penguatan komisi antikorupsi tersebut. ""DPR seharusnya menyelesaikan agenda legislasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Irman kepada Tempo kemarin.

Menu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya