DPR Dinilai Persulit Pembangunan Gedung KPK

JAKARTA-- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dituding makin mempersulit pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Biaya pembangunan yang sudah dialokasikan Kementerian Keuangan belum ada tanda-tanda akan disetujui.

”Jika DPR terus menolak merumuskan anggaran untuk gedung KPK, biarlah rakyat yang bahu-membahu,” kata Ilian Deta Artasari, Koordinator Koalisi Saweran Gedung KPK, kemarin. Menurut dia, sebagai lembaga tinggi negara,

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya