DPR Berharap Konflik Bima Berakhir

JAKARTA - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Aboe Bakar al-Habsy, menilai pencabutan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010, tentang izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara, akan memulihkan situasi keamanan di Bima, Nusa Tenggara Barat. "Saya berharap ini keputusan yang permanen dan mengakhiri konflik di Bima," ujar Aboe kemarin.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, meski pencabutan SK yang menyulut

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya