Pemred Suara Malanesia Bebas Berkat UU Pers

JAKARTA – Pengadilan Negeri Tual, Provinsi Maluku, membebaskan Pemimpin Redaksi Suara Malanesia, Sirhan Nizar Salim Sether, dalam kasus pencemaran nama baik yang diadukan Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun. Alasan hakim, dakwaan jaksa tidak memakai Undang-Undang Pers.

Pada sidang putusan sela kemarin, hakim membebaskan Sirhan. “Hakim menolak dakwaan jaksa karena tidak menggunakan Undang-Undang Pers,” kata salah satu pengacara Sirh

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya