APBN-P 2011 Diuji Materi ke MK

JAKARTA -- Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kesejahteraan Rakyat meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah dan dana percepatannya. "Kami melihat dana ini tidak sesuai dengan perundang-undangan," kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Fitra termasuk dala

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya