Pemerintah Evaluasi Remunerasi Hakim
JAKARTA — Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap tunjangan prestasi kerja atau remunerasi di lingkungan Mahkamah Agung. Evaluasi tersebut diduga berkaitan dengan tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Soal hakim itu adalah salah satu yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan asal remunerasi dan reformasi tapi terus tidak ada penilaian," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini