PEMBAHASAN KODE ETIK
DPR Diminta Cantumkan Pasal Konflik Kepentingan

JAKARTA - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandi, mendorong Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mencantumkan pasal tentang konflik kepentingan dalam Rancangan Kode Etik DPR.

"Sehingga bisa terdeteksi kepentingan masing-masing anggota Dewan," kata Ronald dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Kehormatan di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ronald menjelaskan, sebaiknya DPR mencontoh negara-negar

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya