KPK Awasi Proyek KTP Elektronik

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi program perencanaan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) nasional, yang dilaksanakan bersamaan dengan proyek KTP elektronik pada bulan depan.

"Untuk mencegah korupsi dalam pengadaannya, saya minta bantuan KPK," kata Gamawan saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Gamawan mengatakan proyek yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya