"Undang-Undang Jadi Kompromi Politik"
JAKARTA-Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan, pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat sering menjadi kompromi dalam permainan politik. Akibatnya, dalam beleid tak ada substansi hukum yang benar, melainkan hanya kesepakatan politik. "Dari 58 undang-undang yang dibatalkan di sini (Mahkamah), sebagian besar karena permainan politik, kompromi politik," ujarnya dalam keterangan pers di kantornya kemarin.
Selain kompromi politik, Mah
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini