Pemerintah Siapkan Aturan Bisnis Pejabat

JAKARTA - Pemerintah meminta masukan dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam membuat aturan bisnis bagi pejabat. Staf khusus Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan Wakil Presiden Boediono menganggap penting aturan bisnis pejabat karena sebagian pejabat dan anggota Dewan merupakan pebisnis.

"Agar saat mengeluarkan kebijakan tidak ada benturan kepentingan bisnis dan publik," kata Yopie setelah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya