Honor Pejabat Daerah Termasuk Gratifikasi

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga pegiat antikorupsi, menegaskan bahwa honor untuk kepala daerah dari Bank Pembangunan Daerah termasuk gratifikasi dan suap. Sebab, menurut aturan, kepala daerah dan wakilnya dilarang menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari negara. "Ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku, pemberian honor itu ilegal," kata peneliti ICW, Tama S. Langkun, dalam diskusi di kantor ICW di Jakarta kemarin.

Tama

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya