Kewenangan KPK untuk Menyadap Akan Dibatasi

Jakarta -- Departemen Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan peraturan pemerintah mengenai penyadapan dalam enam bulan ke depan. Menteri Tifatul Sembiring menginginkan departemennya memegang hak menyadap.

"Kalau ada penyadapan, harus terbatas. Di negara lain, seperti Australia, Korea, dan sebagainya, penyadapan dilakukan oleh departemen, semacam Depkominfo-nya, dan ini sangat rahasia," kata Tifatul dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Raky

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya