Keberatan Kejaksaan Soal Deponir Tak Masuk Akal

JAKARTA -- Keengganan Kejaksaan Agung menjalankan rekomendasi Tim 8 untuk mendeponir kasus petinggi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dinilai tak beralasan. "Itu tidak masuk akal. (Kejaksaan) tidak perlu berdalih," ujar pakar hukum Universitas Andalas, Saldi Isra, kemarin.

Menurut Saldi, Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. "Pada 2002

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya