Pemerintah Didesak Hapus Pasal Karet

JAKARTA - Pemerintah didesak segera menyelesaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghapus pasal-pasal karet yang masih ada. Sejumlah pemimpin lembaga swadaya masyarakat menilai keberadaan pasal karet dikhawatirkan akan menghambat proses demokratisasi dan sebaliknya malah menyuburkan praktek pemerintahan yang otoriter.

"Ini ujian untuk pemerintahan baru," ujar Koordinator Peneliti Imparsial Al Araf dalam diskusi di kantor Lembaga Bantu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya